Indonesia mulai mempersiapkan langkah strategis menuju Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) yang akan berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Kesiapan tersebut ditandai dengan penyelenggaraan kegiatan Road to COP31 UNFCCC: Indonesia Pavilion Pre-Launch and Coordination Meeting di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas pemangku kepentingan sekaligus peluncuran awal Paviliun Indonesia yang akan menjadi sarana diplomasi dan kolaborasi Indonesia dalam forum iklim global.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan COP31 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil implementasi berbagai komitmen iklim yang telah disampaikan sebelumnya.
“Berbeda dengan COP-COP sebelumnya, fokus Indonesia pada COP31 bukan lagi pada penyampaian komitmen, melainkan pada implementasi dan penelusuran kemajuan atas komitmen tersebut, selaras dengan semangat COP31 sebagai Implementation COP,” ujar Rosa Vivien.
Menurutnya, posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global semakin kuat setelah penyampaian dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada Oktober 2025. Dalam upaya mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia diperkirakan membutuhkan dukungan pendanaan hingga USD 472,6 miliar, selain peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa berbagai agenda strategis tengah dibahas dalam Konferensi Iklim Bonn (SB64) yang berlangsung pada 8–18 Juni 2026.
Terdapat 43 agenda yang dibahas dalam forum tersebut, termasuk isu Global Goal on Adaptation, Just Transition, mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan mekanisme pendanaan iklim. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan penting dalam perundingan menuju COP31.
Ary menambahkan, mandat utama COP31 mencakup implementasi Belém Mission to 1.5, penguatan mekanisme Just Transition, serta tindak lanjut hasil Global Stocktake pasca-COP30.
Pada forum mendatang, Indonesia tidak hanya berpartisipasi dalam perundingan internasional, tetapi juga menghadirkan Paviliun Indonesia sebagai instrumen diplomasi lunak (soft diplomacy) dan platform kolaborasi aksi iklim.
Paviliun tersebut akan menampilkan berbagai strategi, inovasi, serta capaian Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Selain itu, paviliun juga dirancang untuk membuka peluang investasi hijau, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama internasional, dan adopsi teknologi rendah karbon.
Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu, Laksmi Widyajayanti, mengatakan Paviliun Indonesia tahun ini dirancang lebih dari sekadar ruang pameran.
“Paviliun Indonesia di COP31 hadir sebagai sarana soft diplomacy untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada komunitas internasional. Kami ingin paviliun ini menjadi platform kolaborasi yang sesungguhnya, tempat pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil membangun jaringan dan mendorong kesepakatan nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” ujarnya.
Selama penyelenggaraan COP31, Paviliun Indonesia akan menjadi lokasi berbagai agenda penting, mulai dari dialog tingkat tinggi, pertemuan bilateral, penandatanganan kerja sama, forum Carbon Connection, hingga pameran digital yang menampilkan inovasi dan capaian aksi iklim nasional.
Seluruh kegiatan tersebut akan didukung melalui skema pembiayaan non-APBN yang melibatkan sektor swasta dan berbagai mitra pembangunan.
Melalui persiapan yang dilakukan sejak dini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam agenda iklim global sekaligus menunjukkan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim tidak hanya diwujudkan melalui komitmen, tetapi juga melalui aksi nyata, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
